KARAKTERISTIK ILMU HUKUM

PENGERTIAN ILMU HUKUM

 

Untuk mendapatkan pengertian ilmu hukum, perlu diingat ungkapan lama qour homines, tot sententiae. Dalam bahasa Inggris, ilmu hukum disebut jurisprudence. Beberapa penulis berbahasa Inggris ada yang menyebut ilmu hukum sebagai the science of law atau legal science. Salmond, misalnya menyatakan : “If we use the term science in its widest permssible sense as incluiding the systematized knowledge of any subject of intellectual enquiry we may define jurisprudence as the science of civil law”. Begitu juga Keaton. Menurutnya, “the science of jurisprudence arragement of the general principles of law”. Sama halnya Roscoe Pound menyatakan “jurisprudence is the science of law, using the term law in the judicial sense, as denoting the body of principles recognized or enforced by public or regular tribunals in the administratiton of justice”.

 

Di dalam Wabster Dictonary, kata science berarti knowledge or a system ofknowledfe covering general truths or the operation of general laws especially as obtained and tasted trough scientific method. Selanjutnya, kamus itu menyatakan bahwa such knowledge or such a system of knowledge concerned with the physial world and its phenomena : NATURAL SCIENCE. Dengan berpegangan kepada kamus itu, tidak dapat disangkal bahwa kata science memang merujuk kepada tidak lain daripada ilmu alamiah. Jenis ilmu ini hanya dapat diperoleh melalui metode ilmiah atau scientific method. Sedangkan mengenai scientific method, Webster mendefinisikan sebagai principles and procedures for the systematic persuit of knowledge involving the recognition and formulation of a problem, the collection of data through observation and experiment, and the formulation and testing of hypothese.

 

Francis Bacon adalah orang yang pertama kali memformulasikan metode ilmiah. Meskipun dilakukan beberapa perbaikan, rumusan Bacon itu dapat diterima oleh para ilmuwan sejak abad XVII. Para ilmuwan mulai dengan melakukan eksperimen yang tujuannya untuk mengamati gejala – gejala secara cermat dan teliti. Selanjutnya, para ilmuwan itu merekam apa yang mereka temukan, menganalisanya, dan mempublikasikannya. Dengan berjalannya waktu, mereka bekerja sama dengan para koleganya dari bidang itu sebagai data yang dapat dipercaya. Dalam suatu situasi semacam itu, para ilmuwantidak mulai dengan menyusun hipotesis, melainkan mereka mulai dengan melakukan observasi.

 

Semakin banyak data terkumpul, semakin banyak gejala ilmiah terungkap. Niat para ilmuwan adalah menjelaskan gejala – gejala alamiah secara ilmiah. Kegiatan semacam ini dimulai dengan menyusun hipotesis dan bukan dengan melakukan pengamatan terhadap gejala – gejala yang ada. Hipotesis adalah suatu praduga yang bersifat tentarif yang dibuat utuk menarik kesimpulan dan menguji sesuatu yang bersifat empiris. Dalam hipotesis, seorang peneliti mengajukan dua proporsi yang berhubungan secara kasual, yaitu adanya suatu gejala disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Untuk membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis, diperlukanlah data empiris. Hal ini jelas menunjukkan bahwa aktivitas semacam itu tidak dimulai dengan observasi sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan pada masa mula – mula dikembangkannya metode ilmiah seperti yang dikemukakan oleh Bacon. Aktivitas ilmiah dimulai dengan penyusunan hipotesis. Menyusun hipotesis merupakan pemikiran deduktif-logis. Konstruksi pemkiran harus diverifikasikan melalui data empiris. Verivikasi empiris inilah yang merupakan batas damarkasi antara ilmiah. Akibatnya, tidak dapat dielakkan adanya pandangan bahwa yang namanya ilmu hanya merujuk kepada ilmu – ilmu alamiah.

Tidak dapat disangkal bahwa aktivitas ilmiah semacam itu hanya mungkin dilakukan untuk ilmu – ilmu alamiah. Perkembangan ilmu – ilmu alamiah telah mencapai tingkat yang bergengsi dan mempengaruhi metode ilmiah, padaabad XIX, bidang – bidang studi lainnya mulai mengikuti jejak ilmu – ilmu alamiah untuk menemukan kebenaran empiris. Yang pertama kali menggunakan metode yang dipakai oleh ilmu – ilmu alamiah untuk menerangkan evolusi sosial adalah seorang ahli matematika dan filsuf Perancis bernama Auguste Comte (1798-1857) dalam bukunya Cours de Philosophie Positive (1830-1832).

 

Auguste Comte dipandang sebagai pendiri positivme. Ia membedakan tiga tahap besar evolusi pemikiran manusia. Tahap pertama adalah tahap theologis. Pada tahap ini semua gejala diterangkan dengan merujuk kepada kausa yang bersifat supra natural dan campur tangan sesuatu yang ilahi. Tahap kedua adalah tahap merafisika. Di dalam tahap ini pikiran dikembalikan kepada prinsip – prinsip dan gagasan – gagasan yang mendasar yang dipandang berada di bawah permukaan yang membentuk kekuatan nayata dalam evolusi manusia. Tahap ketiga, yaitu tahap terakhir adalah tahap positif. Tahap ini menolak semua konstruksi hipotesis yang ada dalam filsafat dan membatasi diri kepadaobservasi empiris dan hubungan di anatara fakta melalui metode yang digunakan dalam ilmu – ilmu alamiah.

 

Sejak paruh kedua abad XIX, positivisme yang dikemukan oleg August Comte menjadi suatu pola ilmu – ilmu sosial. Sebagai seorang pengagum ilmu – ilmu alamiah, John Smart Mill percaya bahwa ada hukum kausalitas yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat sama halnya dengan dunia fisika, Dlam bukunya A system of logic (1843), ia menerapakan sesuatu yang pertama kali terjadi diterapkannya metode untuk ilmu – ilmu alamiah kepada ilmu – ilmu sosial. Oleh karena itulah tepatlah kalau dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mill tersebut disebut “naturalistic” sosial science.

 

Jika positivisme begitu kuat mempengaruhi Mill dalam bidang ilmu sosial, pada ilmu hukum, pengaruh tersebut telah mempengaruhi John Austin (1790-1859). John Austin dipandang sebagai pendiri legal positivisme. Dalam karyanya “Essays on Equality, Law, and Education”, John Stuart Mill menulis tentang Austin : “No writer whom we know had more of the qualities needed for initiating and disciplining other minds in the difficult art of precise thought”. Setelah mempelajari hukum Romawi dan betapa kacaunya Hukum Inggris. Ia kemudian membuat perbedaan yang tajam antara jurisprudence dan the science of ethics. Ia menyatakan bahwa “the science of jurisprudence is concerned with positive laws, or with laws strictly so called, as considered without regard to their goodness and badness.” Yuris, menurut Austin hanya berhubungan dengan hukum sebagaimana adanya. Sebaliknya, legislator dan filsuf etika berhubungan dengan hukum yang seharusnya, Hukum positif, menurut Austin tidak berkaitan dengan hukum yang ideal atau adil.

 

Legal positivism didirakan sebagai suatu jawaban akan tuntutan ilmu pengetahuan modern dalam semangat anri metafisika. Doktrin hukum yang bersifat tradisional dianggap diselimuti oleh kabut metafisika. Ilmu pengetahuan modern, sebaliknya, memerlukan pengatuhuan yang objektif, suatu pengetahuan objektif adalah suatu pernyataan mengenai suatu gejala yang harus diverivikasi dan eksistensinya harus didasarkan pada faktanya yang dapat diobservasi dan dikontrol. Austin mendeskripsikan hukum sebagai gejala yang dapat diamati. Dalam pandangan Austin, hukum terdiri dariperintah – perintah dan sanksi – sanksi yang diberikan oleh pengusaha dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Aspek normatif hukum dinyatakan dengan merujuk kepada aturan – aturan tingkah laku lahirlah. Bagi Austin, evaluasi terhadap aturan hukum merupakan sesuatu yang lain. Dengan demikian, Austin menulis tentang hukum dari psrspektif sosiologi yang bebas nilai.

 

Dengan menerapkan metode yang digunakan untuk ilmu – ilmu sosial, kaum positivis secara empiris itulahy yang dikatakan sebagi pengetahuan sejati. Mereka menolak semua gejala yang berada di dalam kategori nilai – nilai. Kaum positivis hanya berpegang kepada induksi, yaitu dengan mengamati fakta empiris untuk memverivikasi hipotesis yang diajukan, melakukan inferensi, dan akhirnya menhasilkan teori eksplanatoris. Prosedur unvis dianggap telah menghasilkan hukum – hukum ilmiah yang bersifat umum dan seragam.

 

Menurut Bernard Barber, prosedur semacam itu dapat diterapkan untuk imnu – ilmu sosial. Ia menyatakan “Science a unity, wheatever the class of empirical materials to which it is apphed, and therefore, natural and social science belong together in principle”. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa perbedaan anatara ilmu – ilmu sosial terletak pada tingkat perkembangannya dan tidak bersifat fundamental. Barber, kemudian mengemukakan adanya lima disiplin yang dapat dikategorikan ke dalam ilmu – ilmu sosial, yaitu ilmu ekonomi, ilmu politik, psikologi, sosiologi, dan antropologi, Menurut Barber, suatu karakter yang esensial dalam semua ilmu sosial adalah ilmu – ilmu itu berkaitan dengan hubungan sosial di antara manusia, yaitu mereka berinteraksi satu dengan yang lain bukan hanya secara fisik melainkan juga atas dasar makna – makna yang di sepakati bersama.

 

Namun demikian, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan metode yang digunakan untuk ilmu – ilmu alamiah kepada ilmu – ilmu sosial. Pertama gejala yang dihadapi oleh ilmuwan sosial tidak sama dengangejala yang dihadapi oleh ilmuwan dalam ruang lingkup ilmu – ilmu alamiah. Objek telaahnya berbeda, yaitu ilmu – ilmu alamiah berkaitan dengan materi sedangkan ilmu – ilmu alamiah berkaitan dengan materi sedangkan ilmu – ilmu sosial mengenai manusia. Materi bereaksi terhadap rangsangan. Materi tidak mempunyai keinginan subjektif. Materi tidak mempunyai makna sampai ilmuwan menjadikannya sesuatu untuk diperhatikan. Untuk memahami logika perilaku materi, seseorang harus mengamatinya. Sebaliknya perilaku masyarakat itu. Masyarakat menetapkan situasi mereka dan bertindak dengan cara – cara tertentu dalam mencapai tujuannya. Dalam melakukan hal itu mereka membangun suatu dunia sosial. Kehidupan sosial mempunyai kehidupan internal yang harus dipahami oleh ilmuwan sosial. Sebaliknya, ilmuwan dalam ruang lingkup ilmu – ilmu alamiah dapat menetapkan logika eksternal terhadap data yang ia peroleh. Pemahaman mengenai maksud subjektif manusia memerlukan pemahaman interpretatif dari teoritisi yang mengalami makna subjektif tersebut. Kedua, ilmuwan sosial tidak dapat mengalami pengalaman orang lain. Pengalaman pribadinya membuatnya memberi warna terhadap apa yang terjadi. Suatu contoh yang dapat ditemukan di sini adalah prepesi Clifford Geerzt tentang dikhotomi masyarakat jawa menjadi kaum santri dan abangan. Perspektif semacam ini tentu saja dipengaruhi oleh budaya di tempat ia dibesarkan. Sama halnya bukan orang Jawa yang lalu mengambil kesimpulan bahwa orang Jawa suka perang.

 

Didirikanya Law and Society Association dan jurnalnya Law & Society Review tahun 1960-an telah menyulut studi – studi hukum dari perspektif ilmu sosial. Sejak itu literatur – literatur mengenai hukum dan masyarakat berkembang dengan pesat. Objek 0objek penelitian acap kali diarahkan pada topik – topik dampak hukum terhadap masyarakat terntentu, kepatuhan hukum masyarakat tertentu terhadap suatu aturan hukum tertentu, efektivitas aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat \, dan hukum dan perubahan sosial. Hal ini telah mengubah pendekatan dari pendekatan tradisional yang berbicara mengenai doktrin – doktri hukum ke arah pendekatan prilaku dengan cara menyoroti putusan – putusan pengadilan terbaru dalam rangka menjawab masalah – masalah dampak hukum terhadap masyarakat secara keseluruhan. Masalah pokok dalam penelitian semacam itu adalah menyelidiki lubang antara yang di gagas oleh hukum dan apa yang terjadi di alam empiris. Hal itu berarti menjadikan studi hukum menjadi studi sosial. Menurut para pengikut pandangan itu, tugas ilmu hukum adalah menyelesaikan masalah – masalah sosial yang berkaitan dengan hukum dan bukan untuk menelaah hukum itu sendiri secara lebih mendalam. Dalam melaksanakan hal itu, tentu saja perlu dilakukan verifikasi empiris. Konsekuensinya, penelitian perlu diadakan untuk menyelesaikan masalah itu.

Kecendrungan semacam itu amat dipengaruhi oleh ilmuwan sosial yang melakukan studi hukum dari spektif mereka sendiri. Implikasi dari hal itu adalah di perlukannya prosedur standar untuk melakukan studi hukum yang dipolakan menurut pola ilmu sosial. Dalam pengembangan ilmu hukum, sudah barang tentu juga harus mengikuti metode yang digunakan oleh ilmu sosial, yaitu melalui penelitian yang lazim digunakan daalm penelitian sosial. Dalam hal demikian, penelitian hukum dimaksudkan tidak lebih untuk memperoleh kebenaran empiris atau lebih tepat dikatakan sebagai keniscayaan. Inti dari penelitian semacam ini adalah untuk menguji sejauh mana teori hukum dapat diterapkan dalam suatu masyarakat dan apakah aturan – aturan hukum tertentu dipatuhi oleh anggota – anggota masyarakat. Apabila pengembangan ilmu hukum dilakukan dengan melakukan penelitian semacam ini, tidak dapat dielakan bahwa ilmu hukum telah dibawa untuk menjadi studi perilaku yang hal ini bertentangan dengan hakikat ilmu hukum itu sendiri.

 

Di samping itu, meskipun para sarjana yang melakukan studi – studi semacam itu tidak – studi semacam itu tidak secara terbuka menyatakan dalam menetapkan konsep hukum yang ia gunakan untuk bekerja, tidak dapat dibantah bahwa mereka berpegang kepada konsep Austinian. John Austin memandang hukum semata – mata sebagai perintah penguasa. Oleh karena itulah hukum dipandang sebagai perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang didukung oleh paksaan fisik yang akan dijatuhkan kepada siapa yang tidak menaati ketentuan itu. Pandangan itu tidak dapat menerangkan ketentuan yang tidak bersifat perintah atau larangan, seperti misalnya ketentuan mengenai usia cukup umur. Sebenarnya, sanksi bukan merupakan unsur yang esensial dalam hukum. Sanksi merupakan unsur tambahan. Ada beberapa hukum yang tidak dilekati dengan sanksi. Ketentuan mengenai usia cukup umur yang telah ditemukan adalah suatu contoh ketentuan yang tidak diberi sanksi. Unsur yang esensial dalam hukum adalah penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum itu, sehingga aturan itu mempunyai kekuatan mengikat. Konsep hukum sebagai suatu perintah yang didukung oleh paksaan fisik merupakan konsep yang sangat diwarnai oleh hukum pidana. Konsep semacam itu dengan sendirinya mengabaikan bidang  bidang hukum lainnya. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa pendekatan sosial terhadap hukum yang berpangkal pada pandangan Austinam sejak semula sudah keliru.

 

Terlepas dari penerapan metode ilmu – ilmu alamiah terhadap ilmu – ilmu sosial, kedua ruas ilmu merupakan ilmu – ilmu yang bersifat deskriptif. Pada fisika, misalnya air mendidih pada 100 Celsius. Tanpa perlu dikomando, jika temperatur sudah mencapai 100 Celcius, air itu mendidih. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat melarang air mendidih. Begitu pula tidak ada seorang pun yan dapat melarang air untuk mendidih apabila temperatur telah mencapai 100. Pernyataan dalam suatu ilmu deskriptif adalah mengenai apa yang terjadi. Pernyataan tentang fakta. Baik ilmu – ilmu alamiah maupun ilmu – ilmu sosial hanya berhubungan dengan gejala yang dapat diamati secara empiris. Apa yang ingin dicapai oleh ilmu – ilmu deskriptif adalah keniscayaan (truth). Konsekuensinya, sistem nilai, yaitu sesuatu yang bersifat seyogianya atau seharusnya (should atau ought) dan gagasan yang bersifat preskriptif tidak masuk bilangan ilmu sosial maupun ilmu alamiah.

 

Oleh karena itulah dapat dikemukakan bahwa istilah science of law tidak tepat. Secara etimologis, kata “law” dalam bahasa Inggris mempunyai dua pengertian. Pertama kata “law” diartikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Yang kedua, kata “law” merujuk kepada seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat. Yang pertama dalam bahasa latin disebut ius, bahasa Perancis droit, bahasa Belanda recht, dan dalam bahasa Jerman Recht. Yang kedua, dalam bahasa Perancis loi, dalam bahasa Belanda wet, dan dalam bahasa Jerman Gesetz. Perbedaan rujukan terhadap pengertian “law” akan menghasilkan perbedaan dalam pendekatan secara teoretis terhadap hukum. Istilah “law” yang secara umum dipakai dalam bahasa Inggris secara etimologis berasal dari kata “lagu”, suatu kata dalam gari lex dan bukan garis ius, yang digunakan untuk menyebut aturan – aturan yang dikondifisikan oleh raja – raja Anglosaxon.

 

Untuk menbghindari ketidaksepakatan, dalam bahasa Inggris digunakanlah istilah jurisprudence dan bukan the science of law untuk suatu disiplin yang pokok bahasanya adalah hukum. Istilah jurisprudence berasal dari bahasa latin iuris, yang merupakan bentuk jamak dari ius, yang artinya hukum yang dibuat oleh masyarakat dan kebiasaan dan bukan perundang – undangan dan prudentia, yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Jurisprudence, dengan demikian berarti kebijaksanaan yang berkaitan dengan hukum atau pengetahuan hukum. Sudah barang tentu hal ini tidak bersangkut paut dengan gejala yang dapat diamati secara empiris.

 

Mengingat science diidentifikasikan sebagai studi empiris, Jan Gijssels and Mark van Hoecke menghindari menerjemahkan kata bahasa Belanda Rechtswetenschap menajdi legal science. Ia secara tepat menganjurkan Rechtswetenschap menjadi jurisprudence. Dalam hal ini  jurisprudence di definiskan sebagai suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisir mengenai gejala hukum, struktur kekuasaan, norma – norma, hak – hak dan kewajiban – kewajiban.

Jurisprudence dapat didefinisikan secara luas sebagai semua yang bersifat teoritis tentang hukum. Jurisprudence  juga berarti metode studi hukum dalam arti umum. Studi tersebut bukan mengenai suatu negara pada suatu waktu tertentu. Di samping jurisprudence sebenarnya bukan sekadar studi hukum melainkan lebih dari itu merupakan studi tentang hukum. Hari Chand secara tepat membandingkan apa yang dipelajari oleh mahasiswa hukum dan mahasiswa kedokteran yang akan mempelajari anatomi tubuh manusia, juga harus belajar kepala, telinga, mata, dan semua bagian tubuh dalam struktur, hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, serta faal. Sama halnya, mahasiswa hukum, yang mempelajari hukum harus juga mempelajari konsep hukum, gagasan yang ada di belakang hukum, struktur dan fungsi hukum. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa disamping mempelajari tubuh manusia secara keseluruhan, mahasiswa kedokteran juga mempelajari faktor – faktor eksternal yang ada kaitanna dengan tubuh manusia, seperti misalnya apakah pengaruh panas, dingin, air, kuman, serangga, virs, dan lain – lain, terhadap tubuh manusia. Begitu juga mahasiswa hukum perlu mempelajari faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi tubuh manusia tidak mungkin mampu mendiagnosis penyakit tanpa menguasai keahlian, teknik, dan prosedur standar prosedur diagnosis, demikian juga mahasiswa hukum tidak akan mampu melakukan telaah hukum tanpa memiliki standar, nilai – nilai, keahlian dan teknik hukum, gagasan – gagasan hukum, metode yang harus diikuti yang semuanya merupakan bidang kajian ilmu hukum. Validitas aturan hukum, keadilan, prosedur standar penerapan hukum dan masalah – masalah internal hukum merupakan bagian yang esensial dari jurisprudence.

 

            Dengan demikian, dapat dilakukan bahwa titik anjak dalam mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan – aturan hukum. Hal inilah yang membedakan antara ilmu hukum dengan disiplin – disiplin lain yang objek kajiannya juga hukum. Disiplin – disiplin lain tersebut memandang hukum sebagai gejala sosial. Dengan melihat kondisi intrisik aturan hukum, ilmu hukum mempelajari gagasan – gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya. Landasan pemikiran itu berkaitan dengan berbagai macam konsep mengenai kebenaran, pemahaman dan makna, serta nilai – nilai atau prinsip – prinsip moral. Dalam bidang yang fundamental ini, beberapa pertanyaan esensial dapat bersifat positif atau deskritif ataukah bersifat preskriptif atau normatif. Pertanyaan – pertanyaan tersebut misalnya apakah seseorang mempunyai kehendak bebas ? Apakah hukum pada dasarnay merupakan pencerminan dari kepentingan kelompok sosial yang berkuasa ? Apakah masyarakat selalu membuat putusan berdasarkan kepentingan pribadi mereka ? Haruskah masyarakat membuat putusan berdasarkan kepentingan mereka sendiri ? Dapatkahdan haruskah hukum menjadi agensi untuk memperbaiki pedoman moral yang mendasar ? Tugas lmu hukum dalam hal ini jurisprudence adalah menemukan prinsip – prinsip umum yang menjelaskan bangunan dunia hukum.

 

SEJARAH TIMBULNYA ILMU HUKUM

 

Timbulnya ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari tradisi peradaban Barat. Berbeda dengan peradaban Timur seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Afrika yang tidak menempatkan hukum sebagai faktor sentral, dalam pedaban Barat hukum dipandang sebagai prinsip sentral kehidupan, hal itu dapat dilacak dari sejarah pedaban tersebut.

 

Peradaban Barat bersembur kepada peradaban Yunani. Pada tahap – tahap yang menentukan dalam sejarah yunani, negara terotorial merupak suatu organisasi politik yang sangat penting. Negara dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Oleh orang Yunani, dunia dapat diterangkan melalui hukum – hukum alam.

 

Diajadikannya hukum sebagai prinsip sentral dalam kehidupan tidak lama setelah tahun 1200 SM yaitu bermula sejak Dorian yang datang dari Utama menduduki pusat kedudukam Mysia. Para pengungsi menyebrangi Aegea untuk menetap diujung Asia kecil, mereka tidak nmembawa serta pola pemerintahan mereka. Meraka menciptakan seperangkat hukum dan sistem pemerintahan yang kuat untuk menjamin kerjasama pemukiman baru. Mereka lalu mendirikan negara – negara kota yang dalam bahasa Yunani disebuti police.

 

Police tersebut berukuran kecil dan penduduknyapun sedikit. Oleh klarena itulah orang dapat berpartisipasi dam kehidupan politik. Tidak heran kalau orang Yuanani berhasil mengatasi persoalan – persoalan lahiria. Akan tetapi untuk masalah – masalah Batinia mereka p4erlu belajar lebih banyak lagi. Mereka lalu menengok ketimur. Namun ketika mereka berunding dengan ahli yang mempunyai kedudukan sebagai pemuka Agama, mereka lalu menari  hal – hal Bainia itu dengan cara mereka sendiri. Mereka kemudian mebgemukakan dan menjelaskan fenpomena dengan menggunakan penalaran yang bersifat imajinatif dengan menggunakan penalaran, mereka menolak adanya pandangan yang menyatakan bahwa dewa – dewa merupakan penguasa alam semesta. Sebagai gantinya mereka kemuduan mengembangkan hukum alam untuk menjelaskan fenomoena alam.

 

Penuturan telaah surya Prakash Sinha, ada empat tahapan pengembangan fikitran Yunani yaitu fikiran Heoris, Pikiran Visioner, Pikiran Teoretis dan Pikiran Rasional. Pikiran Heoris mendasarkan pemikiran pada pengalaman konkret secara fisik dan memperkayanya  dengan fantastic dan mitos seperti yang terdapat pada karya Homerus. Pemikiran Visioer menjadi seiring dengan pembentukan Polci, yaitu dengan cari sesuatu yang dapat membuat tertib melalui mengabungan antara dunia gagasan dan dunia indera. Hal itu terungkapnya melalui puisi dan drama yang dituliskan oleh Pindar, Aeschylus, dan Sophoeles. Pikiran Teoritis didorong oleh timbulnya Athena sebagai metropolis. Pikiran Teoritis menggunakan kekuatan analis untuk melihat sesuatu dibawah permukaan. Pikiran Rasional merujuk kepada tertib akal sebagaiman yang dikemukakan oleh Plato (429-348SM.). dan Aristoteles (384-322SM.). Dalam pikiran rasional dikonsepsikan adanya logos yaitu Instrumen untuk mendapatkan keniscayaan dan keadilan. Dengan cara memikiran dan mendisikusikan issue dan aretam yaitu nilai manusia sebgai mahluk berfikir, meteron, yaitu konsep ukuran dan proporsi untuk menghindari hubris atau sesuatu yang melampaui batas.

 

Dengan ketiga hal tersebut manusia memilik kemampuan untuk befikir, kebebasan memilih dan kemampuan untuk membuat kepurusan, Ia hidup untuk untuk dirinya sendiri, hukum untuk orang lain atau kekuatan supranatural. Disinilah mulai timbul individualisme, Konsekuensi politis dan Individualisme ini adalah adanya independence negara yang warganya memilik hak – hak cara hukum dan politik yang tertuang didalam the rule of law. Hukum, dengan demikian, menyediakan sarana bagi pelaksanaan hak – hak tersebut. Oleh karena itulah hukum memjadi prinsip central dalam organisasi sosial.

 

Dominasi atena ternyata kemudian di paparka oleh sapta 404SM. Selanjutnya, makedonia melaksanakan sapra tahun 338SM. Penaklukan oleh Makedonia ini telah melenyapkan kedaulatan police lokal. Raja – raja makadonia menganut Hellenisme. Akan tetapi, pada tahun 146 Yunani dan Makadonia jatuh ke tangan Romawi. Pada masa pemerintahan Romawi Hellensime tersebar ke Itali. Meskipun bahasa latin merupakan bahasa yang berlaku pada intlektul diantaranya Cicero (106-43SM.). Manusia mengamat filsafat Yunani, merupan Cicero pemerintah berasal dari perjanjian sukarela diantara warga negara dan hukum harus merupakan prinsip pemerintah tertinggi. Gagasan ini menghasilkan timbulnya Hukum Romawi, yang merupaka trik anjak yang signifikan dalam telaah ini.’

 

Apa yang dikemukan oleh Surya Prakash Sinha ini merupakan kebenaran sejarah yang dapat dilacak dan dibuktikan. Hal ini dapat dibedakan dengan Teori Perjanjian Masyarakat yang bersifat Spekulatif yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), Jhon Locke (1632-1704), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778), oleh karena itulah study yang dilakukan oleh Surya Prakash Sinha ini mempunyai arti penting dalam pembahasan epistemologi Hukum.

 

Hukum Romawi yang menjadi acuan hukum Barat sebenarnya bersumber pada Corpus laris Civilis, hasil kondifikasi kaisar Justinianus. Guarnerius yang menurut sejarah disebut irnerius telah melakuakan studi yang sistematis terhadap hukum Romawi sebagai suatu sarana untuk menghilangkan kebingungan dalam hukum lokal Eropa. Ia mulai mengajar di Universitas Bologna di Itali pada tahun 1087. Saat itu dipandang sebagai saat timbulnya studi hukum secara sistematis sebagai suatu pengetahuan. Hal ini disebabkan pada saat itu hukum diajarkan sebagai sesuatu terpisah dari politi dan agama. Pada saat itu, aturan – aturan dan keputusan – keputusan mengenai sengketa di pelajaaran dan diterangkan dalam kerangka prinsip – prinsip umum. Para lulusan universitas yang telah mengenyam pendidikan ini kemudian bekerja sebagi konsultan, hakim, Alvocad, administrator dan perancang undang – undang. Mereka menerapkan apa yang mereka pelajari untuk membangun dan membuat koherensi norma – norma hukum yang terakumulasi secara masal. Dengan demikian mengukir sistem hukum baru yang lain dari hukum yang telah ada yang tidak dipisahkan dari kebiasaan Politik dan Agama.

 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sejak diajarkannya hukum secra sistematis di universitas – universitas di Eropa, hukum dipisahkan dari politi, kebiasaan masyarakat dan Agama. Hal ini hanya menimbulkan pertanyaan oleh pengajar tersebut. Apakah mungik mereka mengajarekan hukum terpisah dari kebiasaan masyarakat Politik, Agama, sedangkan hukium pada saat itu masih tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan dan pratis – pratis Agama, Politik, Ekonomi dan Sosial lainnya.

 

Ternyata yang diajarkan secara sistematis untuk pertama kalinya untuk di universitas – universitas itu bukan hukum yang berlaku di dunia Barat saat itu yang diajarkan adalah hukum yang tetuang dalam naskah kuno yang terdapat diperpustakaan Itali dan dapat digunakan untuk mengatrur hubungan dalam hidup bermasyarakat dan menghadapi masalah – masalah yang terjadi pada akhir abad sebelas. Naskah itu merupakan salinan dari koleksi yang hebat bahan – bahan hukumk yang dikompilasi oleh Kaisar Romawi Iustinianus sekitar tahun 543 Masehi.

 

Hukum Romawi yang dikomplikasikan oleh Kaisar Romawi Iustinianus di Konstantinopel merupakan suatu hukum yang sangat berkembang dengan hukum rakyat Germany. Perlu dikemukakan disini pada tahun 476 Masehi. Kasisar Romawi Barat terakhir terdepak. Akan tetapi jauh sebelumnya peradaban Romawi telah ditaklukan oleh dan didominasi oleh pedaban suku – suku primitif seperti suku pranca, pandal, saksa, dan gorh di bagian timur kekaisaran Rowai tetap berjaya dengan sebutan Byzantinum. Kaisar konstantin mendirikan ibukota baru Byantinum dan merubah nama ibukota itu menjadi konstantinopel. Kaisar konstantin inilah yang menetapkan agama kristen sebagai agama negara. Selanjutnya Kaisar Theodosius melarang agama lain selain kristen. Kekaisaran Romawi Timur ini meliputi juga itali selatan. Berapa aturan dan konsep – konsep hukum yang dikembvangkan di Romawi Timur kadang – kadang muncul dalam penetapan – penetpan di Bagian Barat maupun tertuang di dalam kebiasaan – kebiasaan masyarakat yang menghuni daerah saat ini disebut Prancis dan Itali Utara begitu juga masalah berkuasanya disnati Carolingus dan sesudahnya berkuasa di Prancis, prinsip – prinsip hukum Romawi juga digalakkan. Koleksi yang agak longgar terhadap aturan – aturan dan prinsip – prinsip hukum Romawi iundangankan oleh raja – raja Germany.

 

Akan tetapi hukum Romawi sebagai suatu sistem, berlakunya sangat terbatas di Eropa Barat. Ketika karya Iustinianus itu ditemukan di Itali, yang berlaku saat itu adalah hukum yang dibuat oleh raja – raja Germany dan franca. Hukum Romawi merupakan suatu sistem hukum yang mereferensikan suatu peradaban yang tinggi enam abad sebelumnya. Oleh karena itu dapat dipahaami kalau Hukum Romawi itu kemuduian menjadi studi hukum sistematis yang pertama kali.

 

Perlu untuk dikemukakan disini bahwa para yuris yang mempelajari naskah kuno iti percaya bahwa peradaban mereka yaitu peradaban Kaisar Romawi, tetap ada baik di Timur maupun di Barat. Peradaban itu tetap hidup dalam bentuk baru. Lebih dari itum mereka percaya bahwa prinsip – prinsip itu bersifat parlemen dan Universal. Mereka memandang hukum Iustinianus bukan sebagai hukum yang berlaku di Byanzantium melainkan senagai hukum yang berlaku sepanjang waktu dan disemua tempat. Sebagai contoh, apa yang tertulis di dalam kompilasi Iustinianus tentang kepemilikan tanah tidak ada sangkut pautnya dengan pengaturan hak milik feodal yang berlaku tahun 1100 di Tuscania dan Normandia, tidak berarti bahwa yang tertuang di dalam karya Iustinianus itu bukan hukum. Sebaliknya, ketentuan itu benar – benar hukum yang merupakan hasil penalaran, lagipula Tuscania dan Normandia di pandang senagai kelanjutran dari Roma sebagaimana gereja dan kekeristenan di pandang sebagai kelanjutan dari Israel.

 

Di samping diketemukannya kaya Iustiniansu sekitar tahun 1080, terdapat 2 unsur lagi yang perlu dalam studi hukum secara sistematis, yang pertama kali. Adalah menggunakan metode Analisis dan simetris yang ditetapkan kepada naskah – naskah hukm. Metode ini, sat ini biasanya disebut sebagai metode Scolastic yang kedua, adalah adanya pengajaran di Universitas yang menggunakan metode itu, Ketiga unsur ini merupakan akar dalam studi hukum. Tidak dapa disangkal bahwa hukum Romawi merupak Khasanah hukum kepada semua negara Eropa termasuk Inggris. Sedangkan metode Scolactis masih digunakajn.

 

Yang diajarkan pada masa yang mula – mula di Bologna adalah teks – teks hukum Romawi yang dikompilasi oleh Iustinianus abad IV sebenarnya, fakultas hukum universitas bologna di dirikan untuk mempelajari teks – teks Iustinianus tersebut.

 

Naskah Iustinianus terdiri dari empat bagian, yaitu Caudex, yaitu aturan – aturan dan putusan – putasan yang dibuat oleh para kaisar sebelumnya Iustinianus, Novelle yaitu aturan – aturan hukum yang diundangkan oleh Kaisar Iustinianus sendiri, Institus, suatu buku ajar kecil yang dimaksud untuk pngantar bagi mereka yang baru belajar hukum, Degesta, yang merupakan sekumpulan besar pendapat yuris Romawi mengenai ribuan proporsi hukum yang berkait dengan hyukum bukan yang hak milik, testamen, kontrak, pembuatan pelanggaran hukum dan cabang – cabang dalam ruang lingkup yang saat ini disebut hukum pidana, hukum tatanegara, dan cabang – cabang hukum yang mengatur warga negara Romawi. Oleh karena itulah dapat dipahami kalau yang paling penting dalam keempat naskah tersebut adalah Digesta yang juga sering disebut Fandectae. Digesta bersama dengan Candex Nopelle Intitus, Digesta disebut sebagai corpus laris Civilis. Porporsi hukum yang sering kali tertuang didalam digesta merupakan azaz –azaz hukum yang ditarik untuk suaru putusan dalam kasus – kasu yang sebenarnay. Disamping itu juga berisi Ediati dari prentoris dan mengenai bagaimana mereka menyelesaikan kasus – kasus yang proprektif.

 

Corpus luris civilis ternyatamencerminkan gagasan budaya Romawi, Hal itu disebabkan di satu oihak karya Iustinianus tidak dirasakan asing bagi masyarakat Eropa barat meningat karya itu merupakan kompilasi dari hukum Romawi Klasik sehingga sesuatu dengan ksgeist masyarakat Eropa. Dilain pihak, tidak dapat diabaikan peranan bagi Glossator dan Komentator yang mengelola karya itu untuk disesuaikan dengansituasi yang ada pada saat itu. Tidak dapa disangkal bahwa penataran memangang peranan utama dalam menetapkan hukm lama dalam situasi baru.

 

Tugas Glosstor terutama mempelajari makna Corpus luris Cipilis dalam Glossator adalah para dosen di fakultas hukum bologna. Kurikulum fakukltas hukum abad XII terutama dalam mempelajari teks digesta . Dosen membaca dan mengoreksi bahasa teks yang ditulsi dengan tangan dan mahasiswa menyimak dan menyalin naskah. Dengan sesekali membetulkan jika memang dosen membuat kesalahan. Oleh karena teks yang di baca itu sangant sukar dipahami, teks itu perlu dijelaskan oleh karena itulah, setelah membaca teks itu dosen lalu melakukan glossir, yaitu memberi keterangan kata demi kata dengan baris demi baris. Mereka memberi ilustrasi mengenai makna dari satu paragraph tertentu. Mengingat mereka menganggap karya Iustitianus sakral seperti alkitab, mereka menghormati teks – teks yang ada. Oleh karena itulah mereka tidak ingin memberi penilaian terhadap teks – teks itu. Mereka lalu menengok kepada paragrap – paragrap yang paralel dengan yang ia hadapi untuk memberikan pembahasan penafsiran tertentu.

 

Pada abad ke XIII, Glasstator digantikan oleh Commentator yang bekerja atas dasar – dasar yang diletakkan oleh Glasstator. Mereka selangkah lebih maju dengan melalukan Glossir bukan kepada setiap teks satu persatu dan mepersiapkan komentar yang sistematis terhadap masalah – masalah hukum. Mereka tidak mengabaikan hukum yang ada, tetapi membuat sistematis dengan hukum yang ada tersebut dengab demekian mereka memberikan sumbangan dalam mempraktikan hukum yang tertuang dapa Corpus luris cipilis. Mereka mempeluas cakrawala mereka dengan memperhatikan dunia dalam masalah mereka dan apa yang dibutuhkan situasi pada saat itu. Karya mereka berkaitan dengan masalah – masalah mereka pada zaman mereka hidup dan berada diluar kata – kata Corpus luris cipilis sehingga dapat dimengerti dan siap untuk digunakan di pengadilan. Oleh karena itulah dapat dipahami kalau mereka sering memberikan nasihat kepada pihak – pihak berpekara dan juga kepada pengadilan untuk kasu – kasu spesifik.

 

Glossa, yaitu hasil kegiatan Glossir oleh dosen ditekankan dan disalin oleh mahasiswa. Oleh karena itulah makin lama makin panjang sehingga Glossa tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan naskah yang di Glossir. Pada tahun sekitar 1520, Glossa Ordanaira merupakan karya resmi di Gesta secara keseluruhan.

 

Glossa terdiri dari beberapa jenis. Beberapa disebut Notabilia, yaitu ringkasan isi naskah yang di doklarisir. Lain yang disebut brokandica yang merupakan pernyataan mengenai prinsip hukum yang bersifat umu, didasarkan pada bagian teks yang di glossir. Disamping itu, para dosen akan melakukan sonotasi pada teks itu melalui klasifikasi yang disebut Distinationis caranya adalah mereka mulai dengan terniologi atau konsep yang bersifat luas dan membaginya menjadi berbagai bagian yang selkanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian sampai hal – hal yang mendetail. Akhirnya, disamping membuat distinationis, para dosen tersebut juga mengajukan Qoestion dengan mengujci doktrin yang luas itu untuk ditetapkan kepada masalah tetentu.

 

Di samping membaca teks – teks yang Glossa dan menganalisi kedua hal itu melalui distinationist dan Questionist kurikuli di Universitas Bologna meliputi juga Disputatio yaitu suatu diskusi mengenai isu hukum dalam bentuk sengketa antara dua mahasiswa dibawah bimbingan dosen atau antara dosen dengan mahasiswa. Kira – kira pada masa kini dispatio itu sama dengan mootcourt.

 

Dengan berjalannya waktu kurikulum di Universitas bologna, paris, oxford dan universitas – universitaslain di Eropa diperluas bukan hanya yang terdapat pada Corpus Iusris Civilis saja, melainkan juga meliputi hukum Kanonik yang ditetapkan oleh Paus dan Dewan Gereja Katolik dan sistem hukum sekuler yang dikembangkan oleh kerajaan di Eropa yang biasanya dibuat atas bimbingan para yuris lulusan universitas Bologna. Dalam menganalisis masalah – masalah hukum yang aktual dan signifikan saat itu dan hukum Kanonik. Metode rangka Hukum Romawi dan hukum Kanonik. Metode pengajaran di Fakultas hukum Universitas Bologna dan universitas lain di dunia Barat pada abad XII dan XIII merupakan suatu metode baru tentang analisis dan sintesis. Metode inilah yangkemudian dikenal sebagai metode “skolastik”. Metode inilah yang kemudian dikenal sebagai metode “skolastik”. Metode ini yang pertama kali dikembangkan pada awal 1100-an berpangkal pada praanggapan mengenai otoritas absolut buku – buku tertentu yang dipandang berisi doktrin – doktrin yang lengkap dan terintregasi. Namun demikian, mereka juga menduga adanya lubang – lubang maupun kontradiksi. Oleh karena itu mereka lalu membuat argumen –argumen yang dapat menutupi lubang – lubang itu dan menyelesaikan kontradiksi – kontradiksi itu. Metode ini disebut dialectca, yaitu mencari titik temu dari dua hal yang bertentangan. Metode demikian sebenarnya pertama kali dikembangkan adaptasi dari istilah Yunani dialektike yang artinya suatu diskusi dan penalaran melalui dialog sebagai suatu metode investigasi intlektual yang dikembangkan pada masa Socrates, Plato, dan Aristoteles.

 

Dari sejarah perkembangan ilmu hukum tersebut dapat dikembangkan tiga hal. Pertama, ilmu hukm lahir sebagai suatu ilmu terapan. Berkaitan dengan hal itu, kode Iustinianus diajarkan secara sistematis pada abad XI. Pada saat itu, di Italia dan Perancis Selatan terdapat dua pola kehidupan bermasyarakat, yaitu agraris dan perdagangan. Hal ini menimbulkan masalah – masalah baru. Oleh karena itulah diperlukan pemecahan baru. Dalam hal inilah kemudian ditengok karya Iustinianus yang tidak asing bagi budaya Eropa meskioun karya itu dibuat enam abad sebelumnya. Kedua, ilmu hukum mempelajari aturan – aturan yang ditetapkan oleh penguasa, putusan – putusan yang diambil dari sengketa yang timbul, dan doktrin – doktrin yang dikembagkan oleh ahli hukum. Hal ini terlihat dari kurikulum yang dibuat di Universitas Bologna tempat diajarkannyahyukum secara sistematis untuk pertama kalinya. Kurikulum itu tak ayal lagi bersumber dari Empat karya Iustinianus, yaitu Caudex, Novelle, Instituti, dan Digesta, yang semuanya disebut sebagai Corpus Iuris Civilis. Ketiga, metode yang digunakan di dalam ilmu hukum adalah penalaran. Denga penalaran dilakukan analisis dan sintesis. Cara menggunakan metode demikian juga dengan cara dialectica. Dari metode ini dapat dihasilkan prinsip – prinsip hukum yang bersifat umum. Kiranya berdasarkan telaah sejarah keilmuwan hukum ini dapat diperoleh karakteristik keilmuan hukum ini dapat diperoleh karakteristik keilmuwan hukum yang berbeda dari keilmuwan lainnya. Oleh karena itulah metode yang digunakan dalam keilmuwan hukum juga bukan scientific method seperti yang digunakan di dalam ilmu – ilmu alamiah dan ilmu – ilmu sosial.

 

 

ILMU HUKUM MERUPAKAN DISPLIN BERSIFAT SUI GENERIS

 

Meuwissen dan penulis – penulis Belanda lainnya membedakan ilmu hukum dogmatis dengan ilmu hukum  empiris. Studi – studi hukum yang masuk ke dalam bilangan ilmu hukum empiris menurut Meuwissen adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan huku, Bruggink membedakan antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Menurut pendapat saya, istilah hukum empiris merupakan sesuatu yang bersifat contradictio in terminis karena apabila dilihat secara etimologis, ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris jurisprudence berasal dari bahasa Latin Iuris dan prudentia sebagaimana telah dikemukan bukan merupakan suatu pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat empiris. Sedangkan sosiologi hukum dan psikologi hukum termasuk ke dalam studi – studi sosial tentang hukum dan kedua cabang ilmu itu bukan termasuk ilmu hukum. Sosiologi hukum dan psikologi hukum merupakan kajian yang bersifat empiris. Sejarah hukum memang amsuki kedalam kajian budaya, tetapi juga bukan bagian dari ilmu hukum. Yang perlu dikemukakan disini adalah perbedaan antara sosiologi hukum dengan mazhab sosiologi dalam ilmu hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi. Sedangkan mazhab sosiologis merupakan  salah satu mazhab dalam ilmu hukum. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan ilmu perbandingan hukum merupakan ilmu empiris. Studi perbandingan hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang bersifat normatif dan preskriptif.

 

Ilmu – ilmu empiris bersifat bebas nilai. Akan tetapi, sesungguhnya pada saat ini telah diketahui bahwa ilmu – ilmu empiris bukan satu – satunya ilmu pengetahuan medern. Pada masa sekarang, ilmu dapat dibedakan menjadi ilmu alamiah (seperti biologi, fisika), Ilmu formal (matematika), ilmu sosial (seperti sosiologi, ekonomi), dan humaniora(seperti sejarah, sastra). Terhadap kalsifikasi yang terakhir, yaitu humaniora, dapat diajukan masalah pokok mengenai anti penting verifikasi empiris terhadap studi humaniora. Metode untuk melakukan verivikasi empiris diadakan dalam rangka menjawab masalah – masalah yang berbeda dalam ruang lingkup ilmu bebas nilai. Objek kajian humaniora, tidak dapat dibantah, bersifat sarat nilai, Oleh karena itulah metode ilmu – ilmu empiris tidak dapat diterapakan untuk studi – studi humaniora. Sebagai contoh dikemukakan bahwa fakta sejarah, dilihat dari sudut pandang studi sosial tidak lebih daripada pencapaian tujuan oleh suatu masyarakat tertentu. Demikian pula apabila melihat seorang wanita menangis meneteskan air mata, seorang ahli ilmu kimia akan menyatakan bahwa air mata tidak lain merupakan kombinasi tertentu antara oksigen dan hidrogen. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang humaniora, ada sesuatu dibelakang fakta yang tidak dapat diverifikasi secara empiris. Fakta sejarah yang telah disebutkan tadi, misalnya, bukan sekadar pencapaian tujuan oleh suatu masyarakat tertentu, melainkan ada nilai interinsik yang dimiliki kelompok itu dan memberi inspirasi kepada masyarakat untuk berjuang menggapai tujuan dan memungkinkan mereka menanggung derita bersama dalam mencpai tujuan itu. Romantisme dalam perjaungan mencapai tujuan itu dan yang demikian ini tidak dapat diamati secara empiris. Romantisme itulah yang merupakan nilai yang berada di luar studi empiris. Begitu pula air mata si wanita yang sedang menangis itu bagi penyair bukan sekedar senyawa kimia, melainkan mengandung makna yang dalam dan mempunyai nilai seni.

 

Dengan mengacu kepada klasifikasi tersebut, Meuwissen berpendapat bahwa gejala perasaan dan pernyataan – pernyataan yang berkaitan dengan emosi tidak dapat dijadikan objek penelitian empiris karena hal itu akan menggusur unsur yang spesifik dari manusia. Menurutnya, apabila suatu gejala harus diteliti secara empiris. Gejala itu harus dibuat sedemikian rupa supaya dapat diteliti. Beberapa unsur yang tidak dapat siteliti karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur, harus disingkirkan. Apabila yang diteliti adalah manusia, dapat diakatakan bahwa masalah – masalah yang bersifat batin tidak dapat disangkal bahwa batin dan fikiran manusian merupakan bagian yang esensial dan spesifik bagi umat manusia. Apabila hal – hal itu dihilangkan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur, unsur yang spesifik dan esensial manusia diabaikan. Akibatnya, penelitian demikian gagal untuk memberikan deskripsi mengenai manusia secara utuh. Penelitian itu hanya mengenai aspek – aspek lahiriah manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu – ilmu empiris tidak layak untuk digunakan dalam menjelaskan gejala yang tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur.

 

Meuwissen mengemukakan argumentasi bahwa suatu fakta kadang – kadang tidak dapat diamati tetapi harus bdibentuk. Dengan merujuk kepada argumentasi itu, Meuwissen mengemukakan dua pertanyaan (a) Tidak bolehkah kita mengalami pengalaman orang lain ? dan (b) Apakah kita tidak boleh mengalami suatu pengalaman yang unik dengan pola tingkah laku yang justru menjadi objek penelitian ? pertanyaan – pertanyaan semacam itu tidak dapat dijawab oleh suatu ilmu yang secara tegas memisahkan antara peneliti dan yang diteliti. Ilmu empiris membuat perbedaan yang tajam antara peneliti dan objek yang diteliti. Oleh karena itulah menurut Meuwissen, ilmu empiris tidak akan dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan itu.

 

Tidak dapat disangkal bahwa perbincangan mengenai ilmu empiris dalam kaitannya dengan hukum mengahsilkan dua implikasi dalam ilmu hukum. Pertama, ada suatu pertanyaan : apakah ilmu hukum harus diperlakukan sebagai ilmu empiris ? Apabila jawabannya “ya”, hukum harus didekati dari kacamata instrumental. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan lain. Apa tujuan lain itu ilmu empiris tidak akan memberikan jawabannya sebab tujuan berada dalam ruang lingkup nilai sehingga bukan merupakan bidan kajiannya.

 

Argumen kedua dalam menolak ilmu hukum diklasifikasi sebagai studi yang bersifat empiris adalah strudi – studi hukum tidak dapat menjelaskan isi hukum. Merupakan suatu kenyatan bahwa dimanapun hukum diadakan, hukum itu dimaksudkan untuk mempertahankan ketertiban sosial dan menciptakan keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Ilmu empiris tidak bertalia n dengan kedua hal itu karena kedua hal itu tidak dapt diamati dan tidak dapat diukur. Agar dapat diamati dan diukur, konsep – konsep itu yaitu ketertiban dan keadilan harus diubah kedalam pengertian – pengertian yang bersifat operasional untuk dapat diteliti secara empiris. Akan tetapi apabila hal ini dilakukan, akan terjadi reduksi terhadap makna ketertiban, keadilan dan hukum karena ada unsur – unsur yang esensial yang ada dalam konsep – konsep itu yang tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur harus dihilangkan.

 

Disamping itu, tidak dapat diingkari bahwa ilmu-ilmu empiris tidak dapat menjelaskan makna di belakang fakta yang diamati. Sedangkan makna di belakang fakta yang diamati itulah yang esensial bagi studi-studi non empiris. Berlainan dengan studi-studi empiris yang memisahkan secara tegas antara peneliti dengan objek yang teliti, dalam mempelajari makna, peneliti dan yang diteliti ssulit untuk dipisahkan.

Untuk mengetahui karakteristik ilmu hukum, perlu kiranya diacu pertanyaan Paul Scholten. Paul Schoulten menyatakan, bahwa “rechtwetenshap kent niet alleen een bescrijvende maar ook voorscrijvende dimensie “  menurut scholten, ilmu hukum berbeda dengan ilmu deskriptif, ia mengemukakan bahwa ilmu hukum bukan untuk mencari fakta historis dan hubungan –hubungan social seperti yang terdapat pada enelitian social. Menurutnya, ilmu hukum berurusan dengan preskripsi –preskripsi hukum, putusan-putusan yang bersifat hukum dan materi-materi yang diolah dari kebiasaan-kebiasaan. Ia lebih jauh menyatakan bahwa bagi legiator, ilmu hukum  berkaitan dengan hukum. In abstracto. Akan tetapi tidak berarti bahwa bagi hakim ilmu hukum berkaitan dengan hukum in corcreto. Bagi hakim, ilmu hukum memberikan pedoman dalam menangani perkara dan menetapkan fakta-fakta yang kabur. Argumentasi yang dikemukakan oleh Paul Schoulten menunjukan secara jelas bahwa ilmu hukum mempunyai karakter preskriptif dan sekaligus sebagai ilmu terapan.

John Austin, pendiri mazhab analitis memberikan batasan yang sangat sempit terhadap ilmu hukum. Dalam pandangan Austin,ilmu hukum tidak lain dari pada hukum pasitif. Hukum positif menurut Austin adalah aturan hukum yag dibuat oleh mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih tinggi untu mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih rendah. Hukum positif, dengan demikian, merupakan suatu perintah penguasa. Dengan mendefinisikan hukum semacam itu, Austin bermaksud untuk memisahkan hukum dari moral, kebiasaan, dan unsur-unsur lain yang tidak dapat ditentukan. Demikian pula halnya dengan Hans Kelse (1881-1973) yang mendirikan Die reine Rechtlehre atau ajaran Ajaran Hukum murni.ia berusaha memebebaskan hukum kabut metafisikan yang telah menyelimutinya sekian lama dengan melakukan spekulasi tentang adanya keadilan atau dengan melakukan spekulasi tentang adanya keadilan atau dengan melakukan spekulasi tentang adanya keadilan atau dengan mengemukakan doktrin ius naturae bahwa hukum tetaplah hukum meskipun tidak adil. Oleh karena  itulah apabila pandangan Kalsen ini diikuti, ilmu hukum tidak lebih dari studi formal tentang hukum.

Sebenarnya, sebelum Kelsen, seorang ahli hukum Amerika Serikat yang bernama Roscoe Pound (1870-1964) mendirikan suatu mazhab yang dikenal dengan mazhab sosiologis. Ia memandang ilmu hukum dalam arti dibedakan dengan undang-undang, adalah the system of authoritative materials for grounding or  guiding judicial and administrative actions recognized or established in a politically organized society” . Dari pernyataan itu dapat dikekukakan bahw Roscoe Pound mendefinisikan hukum dalam pengertian peradilan dalam melaksanakan keadilan, meskipun membrikan ruang lingkup yang luas terhadap studi hukum, tidak dapat di sangkal bahwaRoscoe Pound memandang ilmu hukum sebagai science of law yang berkaitan dengan penafsiran dan penerapan hukum sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini.

Oleh karena ilmu hukum merupakan studi btenyang hukum, ilmu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris. Ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Studi – studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum  dan acap kali hanya memberi perhatian terhadap kepatuhan individu terhadap aturan hukum.

 

Tidak berbeda halnya dengan humainora. Humainora tidak memberikan tempat untuk mempelajari hukum sebagai aturan tingkah laku sosial. Dalam studi humainora, hukum dipelajari dalam kajiannya dengan etika moralitas. Tidak dapat disangkal bahwa keadilan merupakan isi dalam ruang lingkup filsafat. Keadilan itu sendiri merupakan unsur yang esensial dalam hukum. Akan tetapi filsafat tidak berkaitan dengan pelaksanaan keadilan.

 

Merupakan tugas ilmu hukum untul membahas hukum sari semua aspek. Baik ilmu sosial maupun humaniora memandang hukum dari sudut pandang keilmuannya sendiri. Oleh karena itulah tidaklah tepat mengklasifikasikan ilmu hukum ke dalam ilmu sosial maupun humaniora. Dalam hal demikian , sangat berguna untuk menegok kepada pandangan Meuwissen menetapkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat sui generis tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum. Selanjutnya Meuwissen menyatakan bahwa ilmu hukum dogmatik yang mempunyai posisi sentral dalam pendidikan di universitas. sui generis merupakan bahasa latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri. Apa yang dikemukakan oleh Muwissen memang tidak dapat disangkal bahwa ilmu hukum bukan bagian dari ilmu sosial maupun humaniora, melainkan ilmu tersendiri. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke terdapat tiga tingkatan ilmu hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ini berarti bahwa kedudukan sui generis tersebut berlaku untuk ketiga tingkatan itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perihal betara
berbagi dengan pengalaman yang ada

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 4.781 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: